Presiden Donald Trump mendesak Ketua DPR AS Mike Johnson untuk membuat undang-undang yang isinya menaikkan tarif pajak bagi warga Amerika terkaya dan menutup celah pajak yang dikenal sebagai carried interest loophole.
Carried interest loophole mengacu pada celah dalam sistem pajak AS yang memungkinkan para manajer investasi (seperti di hedge fund atau private equity) membayar pajak lebih rendah atas sebagian besar penghasilan mereka.
Permintaan Trump disampaikan dalam sebuah panggilan telepon pribadi sebagaimana dilaporkan oleh beberapa sumber dari Partai Republik, dikutip NBC, pada Rabu (8/5),
Trump mendorong pengenaan tarif pajak 39,6% bagi individu yang berpenghasilan di atas US$2,5 juta per tahun, keputusan ini akan membalikkan salah satu pemotongan pajak utama dalam UU Pajak 2017 yang ia tandatangani sendiri, di mana tarif tertinggi diturunkan dari 39,6% menjadi 37%.
Dorongan tersebut muncul saat DPR AS sedang mempersiapkan paket kebijakan fiskal besar-besaran yang mencakup perpanjangan pemotongan pajak era Trump, peningkatan dana pertahanan dan penegakan imigrasi, serta kenaikan batas utang.
Namun, RUU tersebut tengah kesulitan untuk mencari sumber penghematan yang mencukupi, dan mendorong para legislator mempertimbangkan opsi-opsi tak populer termasuk pemangkasan Medicaid, program asuransi kesehatan untuk warga berpenghasilan rendah.
Trump beralasan menaikkan pajak orang kaya bisa menjadi alternatif untuk melindungi Medicaid dan memberikan ruang fiskal bagi pemotongan pajak kelas menengah dan pekerja. Ia juga mendesak agar celah pajak carried interest, yang sering dimanfaatkan oleh manajer dana lindung nilai untuk membayar pajak lebih rendah, dihapuskan.
Sebelumnya Trump sempat menyebut pajak bagi jutawan sebagai hal yang “mengganggu” dan “merugikan negara”, kini dia tampaknya berubah arah karena tekanan politik dan ekonomi. Dalam situasi ini, kepemimpinan Partai Republik di DPR mulai mempertimbangkan ulang opsi-opsi yang sebelumnya ditolak.
Namun tidak semua anggota Partai Republik mendukung perubahan ini. Senator Michael Crapo dari Idaho, Ketua Komite Keuangan Senat, menyatakan skeptis terhadap usulan tersebut dalam wawancaranya dengan komentator konservatif Hugh Hewitt, namun mengakui pengaruh besar dari posisi Trump dalam menentukan arah partai.
Partai Republik juga tengah mempertimbangkan sejumlah langkah perpajakan lainnya yang bernuansa populis, seperti peningkatan pajak atas stock buyback dan pembatasan pengurangan pajak atas kompensasi eksekutif yang tinggi.
RUU ini ditargetkan untuk disahkan sebelum Hari Peringatan (Memorial Day), namun masih dihadapkan pada banyak perdebatan internal, termasuk soal penghapusan batas potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT cap) yang banyak diminta oleh legislator dari negara bagian berbiaya tinggi. (EF)